Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur (DP3AK Jatim) menggelar workshop atau lokakarya Kesetaraan Gender Melalui Pengarusutamaan Gender (PUG) Tematik Teknologi Komunikasi dan Informasi (TIK) serta Budaya dan Pariwisata (Budpar), di Surabaya, pada Selasa (6/6/2023).
Workshop ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman agar lebih responsif terhadap permasalahan atau isu gender dan sosial inklusi di Jawa Timur, khususnya secara tematik pada bidang TIK dan Budpar dalam hal pembangunan.
Sebanyak 60 peserta yang mengikuti kegiatan ini, mereka antara lain dari perangkat daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim), institusi vertikal, perguruan tinggi, dan lembaga masyarakat terkait.
Workshop secara resmi dibuka oleh Kepala DP3AK Jatim, Restu Novi Widiani. Ia menyampaikan, semua perangkat daerah di Jawa Timur perlu mempunyai perspektif gender sosial inklusi untuk memahami isu-isu gender yang sedang terjadi sehingga mampu mengintegrasikan perencanaan dan penganggaran.
“Hal ini yang kemudian disebut dengan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender atau PPRG. Melalui pelaksanaan PPRG, diharapkan setiap pembangunan mempunyai sasaran yang jelas dengan tujuan dan kinerja Provinsi Jawa Timur,” terang Restu.
Restu menilai, dalam jangka panjang tujuan workshop ini diadakan ialah untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Gender (IPG). IPG sendiri berasal dari indikator kesetaraan gender yang dilihat melalui data terpilah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) laki-laki dan perempuan.
“Ini adalah untuk kita meningkatkan IPG kita sebetulnya tujuan panjangnya ya. IPG saat ini, mengalami peningkatan dari 91.67 tahun 2021 menjadi 92,08. Di Tahun 2022 lebih tinggi dari nasional 91,63. Sedangkan Indeks Pemberdayaan Gender atau IDG meningkat dari 72,36 di tahun 2021 menjadi 74,42. Namun hal ini masih di bawah angka nasional 76,59,” paparnya.
Maka dari itu, Restu menerangkan, workshop kesetaraan gender tematik TIK dan Budpar yang baru pertama kali digelar ini merupakan wujud dari upaya DP3AK Jatim dalam memberi pemahaman kepada semua perangkat daerah Pemprov Jatim agar lebih responsif terhadap masalah atau isu gender di Jawa Timur.
“Nah kita berusaha memahamkan semua OPD agar mulai merancang penyusunan anggaran yang lebih responsif terhadap masalah atau isu gender di Jawa Timur. Supaya, kalau bisa semua OPD menyelesaikan permasalahan ini lewat perencanaan dari permasalahan – permasalahan isu gender di Jawa Timur agar segera selesai. Ini perlu sinergitas bersama, perlu rembuk nyekerup karena sebetulnya masalah perempuan dan anak ini tanggung jawab kita bersama,” ujarnya.
Kepada peserta dari perangkat daerah Pemprov Jatim, Restu mengimbau, dalam workshop ini mereka harus menganalisis isu-isu gender yang terjadi di masyarakat, merencanakan intervensi melalui sistem PPRG menjadi program dan kegiatan APBD untuk dilaksanakan, serta melakukan pemantauan maupun evaluasi.
“Kepada peserta yang dari perguruan tinggi, diharapkan ikut mendukung dalam Tri Darma-nya. Dan kepada peserta dari lembaga masyarakat diharapkan pula ikut mendukung dalam kegiatan-kegiatannya,” imbau Restu.
Melalui workshop ini, Restu berharap dapat membuka wawasan terhadap permasalahan TIK maupun Budpar dari perspektif gender. “Sehingga menjadi komitmen untuk direncanakan intervensinya di perangkat daerah perusahaan dan lembaga masyarakat. Lokakarya dengan pembahasan seperti ini semoga dilakukan juga di masing-masing perangkat daerah lain yang terkait,” harapnya.
Sementara itu, hadir sebagai salah satu pembicara dalam workshop ini, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender (Kabid PPKG) DP3AK Jatim One Widya Wati menyampaikan, topik yang dibahas secara tematik dalam workshop ada dua yakni TIK dan Budpar.
“Pertama topik TIK yang meniti beratkan tugasnya pada Diskominfo, kita membantu melihat permasalahan perempuan dan anak akibat teknologi informasi dan komunikasi. Saat ini marak terjadi human trafficking, pornografi, yang membuat perempuan sering menjadi korban. Nah terkait isu-isu itu, nanti akan dibahas di sini, sehingga permasalahan itu akan disampaikan dan diharapkan Kominfo bisa merencanakan programnya untuk mengatasi masalah-masalah itu,” ungkapnya.
Sedangkan terkait Budpar, One menerangkan, melalui lokakarya ini diharapkan bisa muncul solusi baru untuk mengatasi isu gender maupun sosial inklusi di masyarakat.
“Misalnya pariwisatanya bagus tapi tidak bisa akses untuk para difabel, lansia, dan anak-anak karena tempat mainnya berbahaya. Nah itu apa yang menjadi masalah, akan disampaikan menjadi isu-isu budaya dan pariwisata ke Dinas Budpar dan dinas lain terkait yang harusnya ikut andil bersama,” terang One.
Menurut One, pembangunan responsif gender itu tidak hanya diatasi DP3AK Jatim saja, tapi semua perangkat daerah harus mengatasinya.
“Workshop ini merupakan yang pertama kalinya diadakan secara tematik, khusus untuk dua topik, TIK maupun budaya dan pariwisata. Supaya nanti PPRG-nya Disbudpar dan Kominfo sudah bisa menjurus pada permasalahan yang kita bahas pada kali ini. Jadi harus ada sinergitas dan sinkronisasi antar perangkat daerah untuk menurunkan permasalahan isu gender bersama-sama,” pungkasnya.
Diketahui, selain Kabid PPKG DP3AK Jatim One Widya Wati yang menjadi narasumber dalam workshop ini. Hadir pula narasumber lain yakni, Fasilitator PUG dari Lembaga Pengkajian Kebijakan Pembangunan (LPKP) Sutiah, dan Fasilitator PUG dari Rotary Club, Rochendah. (vin/s)