Komisi Penyiaran Indonesia Jawa Timur (KPID Jatim) bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan (DP3AK) Jatim mendorong terciptanya siaran ramah anak dan perempuan di lembaga penyiaran. Kolaborasi ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Koordinasi Satgas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak serta Deklarasi Peduli Lindungi Perempuan dan Anak yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur (23/02/2023).
“Pengawalan informasi dan program siaran merupakan tugas dari KPID Jatim, KPID Jatim diharapkan menjamin masyarakat dapat memperoleh informasi yang layak sesuai HAM dan memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak,” kata Kepala DP3AK Provinsi Jatim, Restu Novi Widiani, saat membuka webinar bertajuk “Partisipasi Kpid Jatim Dalam Mengawal Siaran Ramah Anak & Perempuan” (27/02/2023).
KPID Jatim bersama DP3AK berkomitmen bergerak bersama untuk menciptakan siaran yang ramah anak dan perempuan. Webinar yang digelar secara daring ini dihadiri oleh hampir 300 peserta dari berbagai kota/kabupaten di Jawa Timur.
Ketua KPID Jatim, Immanuel Yosua Tjiptosoewarno, mengimbau kepada seluruh lembaga penyiaran agar menampilkan siaran yang sesuai dengan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran. Dalam aturan tersebut sudah memuat ketentuan yang memberikan perlindungan bagi anak dan perempuan,
“Sudah menjadi tugas dari KPID Jatim untuk mengawasi isi siaran agar terwujudnya pemberitaan yang ramah bagi anak maupun kelompok rentan, seperti perempuan dan disabilitas. Untuk itu, saya mengimbau kepada seluruh lembaga penyiaran agar memuat siaran yang tidak bertentangan dengan P3 SPS,” kata Yosua.
Kepala Bidang Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak DP3AK Jatim, Nanang Abu, menambahkan bahwa proses pengawalan terhadap anak dan perempuan membutuhkan komitmen dan juga kolaborasi. Kolaborasi tidak hanya dengan KPID Jatim tetapi juga semua pihak.
“Pasca deklarasi peduli perempuan dan anak, diperlukan komitmen yang besar untuk melindungi kelompok rentan. Tentu ini bukan tugas yang mudah sehingga diperlukan adanya kolaborasi untuk mewujudkannya,” kata Nanang.
Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran KPID Jatim, Sundari, memaparkan ketentuan program siaran yang berkaitan dengan perempuan dan anak. Misalnya terkait penggolongan isi siaran untuk penonton dengan klasifikasi pra-sekolah (P), anak (A), remaja (R), dewasa (D), dan semua umur (SU). Anak-anak dan remaja yang menonton televisi, kata ia, harus didampingi atau dikawal oleh orang tua.
Sundari juga menyampaikan bahwa dalam mengawal siaran ramah anak dan perempuan, KPID tidak bisa sendiri. “Dibutuhkan kolaborasi mulltihelix yang melibatkan berbagai pihak, di antaranya pemangku kebijakan, industri penyiaran, akademisi dan lembaga riset serta masyarakat,” kata Sundari.
Masyarakat bisa melaporkan radio maupun televisi bersiaran lokal Jatim jika menemukan konten siaran yang tidak ramah terhadap kelompok rentan. Laporan bisa ditujukan ke hotline KPID Jatim maupun alamat elektronik di pengaduansiaranjatim@gmail.com.