Pemprov Jatim kembali meraih penghargaan Anugerah Parahita Eka Praya (APE) Tahun 2023 Katagori Mentor” Tahun 2023 Oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Nasional (KPPPA) RI.
Piala dan Piagam penghargaan Provinsi katagori Mentor (terbaik) ini diserahkan langsung oleh Menteri Bintang Puspa Yoga kepada Gubernur Khofifah yang diwakili oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur Penganugerahan Parahita Ekapraya Jakarta, Selasa (19/12).
Atas diterimanya penghargaan ini, Gubernur Khofifah menyebut ini merupakan hasil kerja keras dan terukur utamanya para ASN di lingkungan Pemprov Jatim dan sinergisme pentahelik dengan lembaga non pemerintah yang terus dilakukan melalui program kegiatan yang responsif gender di berbagai bidang untuk mengurangi ketimpangan gender dan social inklusi dalam upaya mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat di Jawa Timur
"Alhamdulillah, penghargaan ini juga menjadi bukti bahwa seluruh jajaran ASN di Pemprov Jatim dan komponen pentahelix terus bekerja mendorong kesetaraan gender yang juga merupakan Goals ke-5 Sustainable Development Goals yaitu Gender Equality melalui sosialisasi, pelatihan, pendampingan dan layanan terbaik kepada masyarakat sesuai dengan tagline Cepat, Efektif Efisien, Tanggap, Transparan, Akuntabel dan Responsif (CETTAR)," tegas Khofifah di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu (20/12).
Secara khusus, dalam ajang ini Jatim berhasil mempersembahkan Penghargaan APE yang ke-5 kalinya pada Katagori Tertinggi yaitu Mentor di ikuti Kota Surabaya juga dalam Katagori Mentor, 6 kabupaten Katagori Nindya; 12 Kabupaten Katagori Madya dan 16 Kabupaten Katagori Pratama dan 3 Kabupaten belum mendapat penghargaan.
Gubernur Khofifah mengatakan , “Ketimpangan Gender di Jatim tidak boleh ada lagi karena Jawa Timur yang telah melaksanakan pembagunan yang responsif gender bahkan telah mempunyai Inovasi-Inovasi seperti Pemberdayaan Perempuan melalui Gerakan Sayang Ojek Online (GASPOL); JATIM PUSPA untuk penguatan ekonomi perempuan dan LAPOR PAK sebagai upaya tangkas tuntas mengatasi masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak.
"Pembangunan responsif gender ini telah dibangun sejak lama , bahkan kita sudah punya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) sebagai dasar untuk semua komponen pemerintah dan swasta selalu mengutamakan gender, anak, difable dan kelompok rentan lainnya”.
Dalam menguatkan kelembagaan PUG, Jawa Timur telah menunjuk Bappeda sebagai Ketua Pokja PUG yang telah menggerakkan pembangunan responsif gender ini bersama Dinas P3AK, BPKAD dan Inspektorat.
Setiap Perangkat Daerah di Jawa Timur telah mengintegrasikan isu gender melalui aplikasi Sistem Penyusunan Perencanaan Penganggaran Online (SUPERSINDEN) untuk memudahkan menyusun anggaran yang responsif gender tersebut.
“Pembangunan Responsif Gender di Jawa Timur harus lebih difocuskan pada isu-isu gender antara lain untuk penurunan perkawinan anak, mengurangi bahkan menghilangkan perdagangan perempuan, peningkatan perempuan politik, penguatyan ekonomi dan pendampingan hukum serta menurunnya n pelecehan seksual pada perempuan dan anak, melalui program yang responsf terhadap permasalahan tersebut melalui anggaran APBD kita”, ujarnya
Layanan Perlindungan Perempuan, juga sudah lama beroperasi di UPT Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Jalan Arjuno 88 surabaya yang telah melayani korban kekerasan yang tangkas tuntas hingga intengrasi korban dengan bekerjasama dengan Dinas Sosial dan Dinas terkait lainnya, juga lembaga masyarakat seperti muslimat, fatayat, aisyiyah dan lainnya.
"Dampak positif dari pelaksanaan pembagunan responsfi gender adalah tercapainya Indikator Kesetaraan Gender yang dilihat dari Indeks Pembangunan Gender (IPG) yaitu dari 91,67 tahun 2021 menjadi 92,08 Tahun 2022 dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dari 72,36 Tahun 2021 menjadi 74,42 Tahun 2022
Dalam arahannya, Menteri KPPPA mari kita terus berjuang untuk terus meningkatkan kualitas hidup perempuan dengan memberikan pemebrdayaan perempuan menjadi SDM yang setara dengan yang lain dan terus memberikan perhatian lebih lagi untuk pencegahan dan penanganan masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak agar kita dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat terutama pada para perempuan.
"Saya berharap melalui APE ini semua komponen pemerintah dan non pemerintah terus melakukan program kegiatan yang responsive gender dengan inovasi-inovasi yang berdampak positif bagi pemahaman masyarakat terhadap kesetaraan dan perilaku yang setara diwujudkan dengan pengurangan kekerasan terhadap peremp[uan dan anak, penurunan perdagangan orang (perempuan(, penuruanan perkawinan anak dan lainnya”