Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Prof Dr Zudan Arif Fakrulloh SH MH mengatakan, saat ini Indonesia sedang mengalami perpindahan atau bertranformasi dari era analog atau manual ke digital.
Pernyataan itu disampaikan Prof Zudan, saat memberikan arahan dalam acara Rapat Koordinasi dan Evaluasi Urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil, yang diselenggarakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jatim, di Hotel JW Marriott Surabaya, Senin (24/10).
Menurut Prof Zudan, banyak sektor kini telah melakukan transformasi. Pelayanan yang paling nyata terasa transformasi itu adalah dalam dunia keuangan dan telekomunikasi. Jika dulu pengiriman uang pakai wesel pos, telah bertransformasi melalui pengiriman bank, melalui ATM dan sekarang menggunakan non tunai yang memanfaatkan smartphone.
Begitu pula dengan sektor telekomunikasi, lanjutnya, dulu penggunaan telepon rumah sudah sangat istimewa dan bergaya. Namun kini jika ingin menghubungi seseorang tidak perlu ke wartel atau menggunakan telepon rumah, tapi cukup melalui ponsel digenggaman tangan.
"Jika sekarang kirim uang tidak pakai wesel, menghubungi orang tidak pakai telepon rumah, lalu pertanyaannya sekarang. Apa yang sudah dilakukan pemerintah dalam bertranformasi itu?. Pesan ini yang ingin saya sampaikan. Semangat tranformasi," tegas Prof Zudan.
Menurut dia, pemerintahan itu tidak ada pemerintah pusat, provinsi atau kabupaten/kota. Yang ada pemerintah Republik Indonesia. Sehingga masyarakat tidak melihat siapa yang dilayani, yang penting beres pelayanannya. Ia mencontohkan, pelayanan dukcapil di luar negeri dilakukan Kementerian Luar Negeri.
"Semangat membangun ekosistem ini yang perlu dibangun juga di DP3AK Jatim atau di kabupaten/kota. DP3AK Jatim harus bisa membangun ekosistem ini, karena ada banyak sector yakni adminduk, PPPA dan pengendalian kependudukan yang harus dibangun," katanya.
Sementara itu, Asisten Sekdaprov Jatim Bidang Pemerintahan dan Kesra, Drs Benny Sampirwanto MSi mengatakan, pembangunan kualitas hidup manusia merupakan upaya terus-menerus yang dilakukan pemerintah, dalam rangka mencapai kehidupan yang lebih baik. Uaya pembangunan ini ditujukan untuk kepentingan seluruh penduduk tanpa membedakan jenis kelamin tertentu.
Namun demikian, katanya, tidak dapat dipungkiri, pada pelaksanaannya masih ada kesenjangan antara laki-laki dan perempuan, yang secara statistik dapat ditunjukkan oleh pencapaian Indeks Pembangunan Gender (IPG). Pada 2021 capaian IPG Provinsi Jatim 91,67. Walaupun masih di atas nasional yang capaiannya 91,27 tetapi masih terdapat 20 kabupaten/kota yang capaian IPG masih di bawah provinsi.
"Sedangkan untuk mengukur partisipasi aktif perempuan pada kegiatan ekonomi, politik, dan pendapatan perkapita, dilihat dari capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Pada 2021 IDG Jatim mencapai 72,36 mengalami penurunan dibanding tahun 2020 yang capiannya 73,03. Hal ini disebabkan kondisi pandemi Covid-19 menyebabkan banyak perusahaan yang gulung tikar yang berakibat kepada tingginya pemutusan hubungan kerja, termasuk dikalangan perempuan, sehingga mempengaruh.