Asisten Gubernur Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. Jatim, Benny Sampirwanto, mengimbau agar pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur tetap berkomitmen untuk meningkatkan pemenuhan hak dan perlindungan khusus kepada anak guna mewujudkan generasi penerus bangsa yang berkualitas. Selain itu hal ini juga karena dari hasil...
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur meluncurkan Inovasi baru, yang disebut 'Pos Sapa'. Inovasi ini menjadi sarana upaya tangkas tuntas mengatasi masalah Perempuan dan Anak di Jawa Timur.
"Pos Sapa ini adalah sarana untuk menangani masalah perempuan anak berbasis masyarakat,...
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur, Restu Novi Widiani, mengatakan, perkawinan anak di Jawa Timur merupakan permasalahan strategis yang perlu segera ditangani. Mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur pun telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan upaya pencegahan.
Sejak dibentuknya Gaspol (Gerakan sayang perempuan ojek online) Binaan Pemprov Jatim melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur sejak 27 januari 2022, hingga saat ini semakin berkembang. Hal ini disampaikan Kepala DP3AK Jatim, Restu Novi Widiani, Jumat (14/10/2022).
Pemprov Jatim melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) menggelar acara talkshow dengan tema, ‘Penguatan Ketahanan Keluarga Menuju Keluarga yang Berkualitas’. Dalam acara ini, dipaparkan bagaimana menjadi keluarga yang harmonis dan tahan dari berbagai cobaan.
Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Perempuan di Jawa Timur perlu mengikuti perkembangan era digital. Hal ini diperlukan agar bisa lebih berdaya saing di dunia internasional. Dengan demikian bisa meningkatkan pendapatan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan investasi di Jawa Timur.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur mendirikan Posko Layanan Informasi Korban Tragedi Kanjuruhan. Posko didirikan dengan melibatkan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Malang.
