You are here: HomeProfilKedudukan dan Alamat LengkapUncategorised

Program

SEPUTAR PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi)

 

 

 

Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)  mengamanatkan, setiap Badan Publik Pemerintah maupun Badan Publik Non Pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyediakan Informasi Publik yang berada di bawah  kewenangannya kepada masyarakat dengan cepat, actual, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

 

Sisi lain Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, menuntut kinerja Badan Publik yang transparan, efektif, efesien dan akuntabel. Oleh karena itu pelayanan informasi publik  harus mendapat perhatian yang serius bagi kita semua sebagai Badan Publik penyedia informasi, dengan meningkatkan pengelolaan informasi yang berkualitas serta memberikan pelayanan dan menyediakan informasi publik yang mudah diakses oleh masyarakat.

 

Untuk tujuan inilah setiap Badan Publik wajib menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), yang tugas pokok dan fungsinya adalah bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi.

 

Di tingkat Provinsi Jawa Timur, PPID ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur dan untuk Badan Publik SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai PPID Pembantu/SKPD ditetapkan dengan surat Keputusan Kepala Badan Publik/SKPD .

 

 

Demikian di tingkat Kabupaten dan Kota di Jawa Timur, PPID Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati atau Walikota, sedang Badan Publik / SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten atau Kota sebagai PPID Pembantu/SKPD ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Publik /SKPD.

 

 

 

Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala

 

A

Informasi tentang profil Badan Publik :

 

 

 

1.   Informasi tentang kedudukan, domisili dan alamat lengkap

view

 

 

2.   Struktur Organisasi, Gambaran Umum dan Profile Singkat Pejabat

view

 

 

3.   Visi dan Misi

view

 

 

4.   Tugas Pokok dan Fungsi

view

 

 

5. Laporan harta kekayaan bagi pejabat Negara yang telah diperiksa, diverifikasi dan telah dikirim oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ke Badan Publik untuk diumumkan

 -

 

B

Ringkasan Informasi Tentang Program dan/atau  Kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik, yang meliputi :

 

 

 

1.   Nama Program dan Kegiatan

download

 

 

2. Penanggungjawab, Pelaksana Program dan Kegiatan, serta nomor telepon dan/alamat yang dapat dihubungi

download

 

 

3.   Target dan/atau capaian Program Kegiatan

view

 

 

4.   Jadwal Pelaksanaan Program dan Kegiatan

 

 

 

5. Anggaran Program dan Kegiatan yang Meliputi Sumber dan Jumlah

 view

 

 

6.   Agenda Penting Terkait Pelaksanaan Tugas Badan Publik

 

 

 

7. Informasi Khusus Lainnya yang Berkaitan Langsung dengan Hak-hak Masyarakat

 

 

 

8.  Informasi tentang Penerimaan Calon Pegawai dan/atau Pejabat Badan Publik Negara

view

 

 

9.  Informasi tentang Penerimaan Calon Peserta Didik pada Badan Publik yang Menyelenggarakan Pendidikan untuk Umum

-

 

C

Ringkasan Informasi tentang Kinerja Badan Publik Berupa Narasi tentang Realisasi Kegiatan yang telah maupun sedang Dijalankan Beserta Capaiannya

view

 

D

Ringkasan Laporan Keuangan, yang meliputi :

 

 

 

1.  Rencana dan Realisasi Anggaran

download

 

 

2.  Neraca

download

 

 

3. Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan yang Disusun Sesuai dengan Standar Akuntansi yang Berlaku

 

 

 

4.  Daftar Aset dan Investasi

download

 

E

Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik

download

 

F

Informasi tentang Peraturan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang Mengikat dan/atau Berdampak bagi Publik yang Dikeluarkan oleh Badan Publik

view

 

G

Informasi tentang Hak dan Tata Cara Memperoleh Informasi, serta Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Proses Penyelesaian Sengketa

 view

 

H

Informasi tetang Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang atau Pelanggaran yang dilakukan baik oleh Pejabat Badan Publik maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutan

view

 

I

Informasi tentang Pengumuman Pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang terkait

view

 

J

Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Badan Publik

 

 

Pengajuan Keberatan

UU No 14 Tahun 2008 pasal 35


1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) berdasarkan alasan berikut :
   a.    Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud pasal 17
   b.    Tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud pasal 9
   c.    Tidak ditanggapinya permintaan informasi
   d.    Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta
   e.    Tidak dipenuhinya permintaan informasi
   f.    Pengenaan biaya yang tidak wajar, dan/atau
   g.    Penyampaan informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.
2) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g dapat diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak.


UU No. 14 Tahun 2008 pasal 36


1) Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1).
2) Atasan Pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasaal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.
3) Alasan tertulis disertakan bersama tanggapan apabila atasan pejabat sebagimana dmaksud pasal 35 ayat (1) menguatkan putusan yang ditetaapkan oleh bawahannya.

 

Download Formulir Pengajuan Keberatan

Informasi yang Wajib Diumumkan secara Serta Merta

A

Setiap Badan Publik yang memiliki kewenangan atas suatu informasi yang dapat mengancamhajat hidup orang banyak dan ketertiban umum dan/atau Badan Publik yang berwenang memberikan izin dan/atau melakukan perjanjian kerja dengan pihak lain yang kegiatannya berpotensi mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum wajib mengumumkan informasi serta merta.

 

 

B

Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain :

 

 

1.Informasi tentang bencana alam seperti kekeringan, kebakaran hutan karena factor alam, hama penyakit tanaman, epidemic, wabah, kejadian luar biasa, kejadian antariksa atau benda benda angkasa

 

 

2.Informasi tentang keadaan bencana non alam seperti kegagalan industry atau teknologi, dampak industry, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan.

 

 

3. Bencana social seperti kerusuhan social, konflik social antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan terror

 

 

4.Informasi tentang jenis, persebaran dan daerah yang menjadi sumber penyakit yang berpotensi menular

 

 

5.Informasi tentang racun pada baan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat, dan/atau

 

 

6.Informasi tentang rencana gangguan terhadap utilitas publik

 

 

C

Standar pengumuman informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi :

 

 

1. Potensi bahaya dan/atau besaran dampak yang dapat ditimbulkan

 

 

2.Pihak pihak yang berpotensi terkena dampak baik masyarakat umummaupun pegawai Badan Publik yang menerima ijin atau perjanjian kerja dari Badan Publik tersebut

 

 

3.Prosedur dan tempat avakuasi apabila keadaan darurat terjadi

 

 

4. Cara menghindari bahaya dan/atau dampak yang ditimbulkan

 

 

5.  Cara mendapatkan bantuan dari pihak yang berwenang

 

 

6.Pihak-pihak yang wajib mengumumkan informasi yang dapat mengancam hayat hidup orang banyak dan ketertiban umum

 

 

7.Tata cara pengumuman informasi apabuila keadaan darurat terjadi

 

 

8.Upaya upaya yang dilakukan oleh Badan Publik dan/atau pihak pihak yang berwenang dalam menanggulangi bahaya dan/atau dampak yang ditimbulkan

 

 

Kalender

« August 2018 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

QUICK LINK

   

Formulir Permohonan Informasi

        Download                                                                                                                          Download