You are here: HomeDINAS P3A DAN KEPENDUDUKAN

Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur telah menyelenggarakan kegiatan rapat di Hotel Mercure Surabaya pada tanggal 05 -06 Desember 2017 dengan Bawaslu dan KPU tingkat Provinsi dan Kabupaten/kota serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se-Jawa Timur.

Kegiatan yang dihadiri kurang lebih 90 orang tersebut telah dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur tersebut telah dihadiri oleh Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri RI, Prof. Dr.Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur, Eko Sasmito, SH, MH dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, Moh. Amin, M.PdI. 

Acara yang digelar secara diskusi panel dan dimoderatori oleh Drs. Suko Widodo, MA, Dosen Fakultas Komunikasi Universitas Airlangga tersebut, , Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri RI, Prof. Dr.Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH menyampaikan beberapa point penting yang intinya agar KPU dan Dispendukcapil di daerah saling melakukan koordinasi, seperti halnya di Pusat, yaitu adanya Sinkronisasi DP4 dan DPT (KPU berkoordinasi dengan Kemendagri) yaitu untuk memastikan data yang diserahkan KPU Pusat kepada KPUD Kab/Kota sebagai data pemilih  yang telah dimutakhirkan agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari, Sedangkan Bawaslu berupaya agar mampu menekan potensi permasalahan dalam hal validasi dan akurasi DPT yang terintegrasidengan Data SIAK dengan melakukan kebijakan pengawasan pada daftar pemilih agar kredibel dengan melakukan langkah-langkah teknis lain yang mampu menjamin keakuratan daftar pemilih melalui  mekanisme pengawasan penyusunan data dan pemutakhiran data pemilih.

Melalui Rakor ini Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur mengharapkan agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota dapat mempersiapkan data kependudukan dengan baik menjelang Pilkada serentak Tahun 2018, agar tercipta sinkronisasi antara Pemerintah, Komisi Pemilihan Umum serta Badan Pengawas Pemilu

Surabaya – Berdasarkan Indikator Komposit Kesejahteraan Anak(IKKA)Provinsi dan Kabupaten/Kota tahun 2015 saat ini, Indonesia mencapai angka 64,77 atau pada status pencapaian rendah. Hal ini sisampaikan oleh Lies Roesdianty, Plt. Deputi Bidang Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kepada para peserta kegiatan Pelatihan Pemanfaatan Indikator Komposit Kesejahteraan Anak (IKKA) dalam Penyusinan Kebijakan terkait Sub-Bidang Perlindungan Anak di Hotel Santika Premier Gubeng Surabaya (4/12). 

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman kepala bidang sub-urusan data dan informasi tentang kesejahteraan anak dan indeks komposit kesejahteraan anak terkait dalam hal pengambilan kebijakan serta dapat memanfaatkan IKKA sebagai dasar pengambil kebijakan.Hal ini berarti masih banyak hak anak yang belum terpenuhi hak-haknya, sehingga upaya perlindungan anak masih harus di tingkatkan”, ujar Lies. IKKA terdiri atas 12 (dua belas) indikator tunggal, yaitu : 1) Angka Kematian Bayi (AKB), 2) Angka Kematian Balita (AKBa), 3) Angka Morbiditas (5-17) tahun, 4) Persentase Imunisasi Dasar Lengkap, 5) Persentase Anak (10-17) tahun berstatus kawin, 6) Persentase Anak (5-17) tahun bekerja, 7) Angka Partisipasi Sekolah (APS) 2-4 tahun, 8) Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5-17 tahun, 9) Persentase Berwisata Anak Balita, 10) Persentase Berwisata Anak (5-17) tahun, 11) Persentase Anak Balita yang Mempunyai Akta Kelahiran, 12) Persentase Anak (5-17) tahun yang Mempunyai Akta Kelahiran, yang terangkum dalam 5 (lima) dimensi yaitu, Kelangsungan Hidup, Perlindungan, Tumbuh Kembang, Partisipasi, dan Identitas yang bermanfaat untuk menyusun profil Anak di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. 

Kegiatan Pelatihan Pemanfaatan Indikator Komposit Kesejahteraan Anak (IKKA) dalam Penyusunan Kebijakan terkait Sub-Bidang Perlindungan Anak dibuka oleh Lies Roesdianty, Plt. Deputi Bidang Perlindungan Anak KPP PA RI dan dihadiri oleh Kepala Bidang yang Menangani Sub-Urusan Data dan Informasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak seluruh Indonesia. Materi Dasar-Dasar Statistik dan Bagaimana Cara Menyusun IKKA disampaikan oleh Tim Pensta (Pensiunan Statistik) yang adalah para pensiunan pegawai Badan Pusat Statistik yang dipimpin oleh Soedarti Surbakti. Adapun tim pengajar antara lain; Djamal (Modul I : Pengantar Statistik), Abdul Rahman (Modul II : Pengolahan dan Penyajian Data), Arizal Ahnaf dan Ano Hernawa (Modul III : Pengenalan Indikator Kesejahteraan Anak) sera Wynandin Imawan dan Harya B. Surbakti (Modul IV : Pemanfaatan Indikator Anak).

Pemerintah Provinsi Jawa Timur khususnya dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan menyambut baik kegiatan pelatihan ini dan sangat bangga karena menjadi tempat diselenggarakannya kegiatan tersebut. dengan adanya advokasi, pendampingan dan melakukan fasilitasi ketersediaan indeks komposit tersebut. mari kita menyatukan persepsi dan komitmen untuk menyusun IKKA yang standar dan dapat digunakan oleh para pengambil kebijakan dan keputusan serta menetapkan intervensi untuk melakukan perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan anak.(H.K)

KEBIJAKAN PENGOLAHAN DAN PEMANFAATAN DATABASE DI JAWA TIMUR

Published in Dukcapil
Thursday, 09 November 2017 09:40

Berdasarkan Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada Pasal 6 huruf d telah disebutkan bahwa Pemerintah Provinsi berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap Penyajian Data Kependudukan berskala Provinsi maka berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendukung kebijakan tersebut dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Jawa Timur.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan Rapat Koordinasi Kebijakan Pengolahan dan Pemanfaatan Database Kab/Kota di Jawa Timur Tahun 2017 pada tanggal05 – 07 Nopember 2017 bertempat di Hotel Namira Syariah Surabaya Jl. Raya Wisma Pagesangan No. 203 Pagesangan Jambangan Surabaya. Kegiatan ini telah dihadiri oleh Kepala Bidang yang menangani Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan Kepala Bidang yang menangani Pemanfaatan Data Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se-Jawa Timur yang berjumlah total 90 orang.

Kegiatan diatas diselenggarakan untuk mendukung tersedianya Data Kependudukan yang akurat untuk dimanfaatkan dalam pelayanan publik, perencanaan pembangunan, pengalokasian anggaran, pembangunan demokrasi, penegakan hukum dan pencegahan kriminal oleh instansi pengguna demi terciptanya kemudahan dan kelancaran dalam pelayanan publik.

Hadir sebagai narasumber dalam Rakor diatas adalah Kasubdit Pengolahan dan Pelayanan Data Kependudukan Kepada Daerah (PPDKKD) : Erikson P. Manihuruk, Direktorat Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) dan Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan : Dr. Ir. David Yama MSc, MA, Direktorat Fasilitasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan, Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.

Melalui Rakor ini Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur mengharapkan agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota dapat mengimplementasikan hasil Rakor tersebut untuk mendukung pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota masing-masing.

Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan Tahun 2017 diupayakan agar yang telah tertuang dalam Petunjuk Teknis Dokumen Rencana Kerja Anggaran sesuai dengan menu program dan kegiatan sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2016 dan penggunaan anggarannya untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan, seperti yang tertuang dalam Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Prof.Dr.Zudan Arif Fakhrulloh, SH,MH mengenai Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan Tahun 2017.

Untuk mendukung kebijakan diatas serta sebagai tindak lanjut dari surat Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri RI Nomor. 005/11435/DUKCAPIL.SES tanggal 20 September 2017 tentang Penyelenggaraan Rakor/Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Daerah dalam rangka persiapan likuidasi entitas akuntansi penerimaan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan, untuk itu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur telah menyelenggarakan Rakor Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Daerah Persiapan Likuidasi Entitas Akuntansi Penerima Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota se-Jawa Timur pada tanggal 30 Oktober 2017 sampai 01 Nopember 2017 bertempat di Crown Prince Hotel Surabaya dengan mengundang  Kepala Dinas, Pengelola DAK Tahun ini, Pengelola Keuangan Tahun Kemarin dan Pengurus Barang Tahun Kemarin dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se-Jawa Timur. Hadir sebagai narasumber dalam Rakor diatas adalah Tim dari Bagian Perencanaan dan Bagian Keuangan Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, yaitu : Ahmad Ridwan,SE, M.Si sebagai Kasi Wilayah B, Anggi Reza Arrahman, SSTP, sebagai Analis Data Penyusunan Program dan Anggaran serta Sutejo Budiono sebagai Pengolah Akuntansi dan Pelaporan.

Hal yang menjadi Dasar Hukum Pelaksanaan Likuidasi Entitas Akuntansi Penerima Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota se-JawaTimuradalahPeraturanMenteriKeuangan No. 48/PMK.05/2017tentangPelaksanaan Likuidasi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Pada Kementerian Negara/LembagadanPERMENDAGRI No. 53 Tahun 2017 (Pasal 72)Tentang  Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Dan Anggaran Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri.AdapunartidariLikuidasi adalah tindakan penyelesaian seluruh aset dan kewajiban sebagai akibat pengakhiran/pembubaran entitas akuntansi dan entitas pelaporan pada Kementerian/Lembaga.

Terkait dengan kegiatan diatas, maka Pemerintah Provinsi JawaTimur dan seluruh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil se-JawaTimur menyambut baik kebijakan tersebut di atas, dengan tetap mengedepankan kualitas pelayanan administrasi kependudukan di daerahnya terhadap adanya dukungan anggaran yang diberikanolehPemerintahPusat.

PENGUATAN KABUPATEN KOTA LAYAK ANAK (KLA) DI JAWA TIMUR

Published in PUG&PUA
Friday, 17 November 2017 09:15

Dalam rangka persiapan Evaluasi KLA Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak RI Deputi Tumbuh Kembang Anak Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI  mendorong  Jatim untuk mempersiapkan diri  melalui penyelenggaraan kegiatan “Percepatan Kabupaten Kota Layak Anak Se Jatim Menuju Indonesia Layak Anak  Tahun 2030”. Pertemuan ini  dilaksanakan pada tanggal 14 – 15 Nopember 2017 di Hotel Novotel Jl. Raya Ngagel 173 – 175 tahun 2017 di Surabaya,  yang dibuka secara resmi oleh Bapak Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra setda Provinsi Jawa Timur. Pertemuan ini  diikuti oleh 5 instansi dari Bappeda, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, DP3A dan Dinas Sosial dari seluruh Kab/Kota di Jawa Timur dan 19 OPD terkait Provinsi Jawa Timur.

Dalam sambutan dan arahan  beliau disampaikan bahwa Kebijakan pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) mengacu pada Undang – undang no 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang mengamanatkan bahwa pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak  didaerahnya melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak anak yang memenuhi 5 kluster dan 24 indikator KLA dimana 24 indikator tersebut tersebar disemua sektor Pembangunan Pemerintah Daerah.

Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, lembaga masyarakat, media massa, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh  dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak.

Dalam Pengembangan KLA  pada kegiatan “Percepatan Kabupaten Kota Layak Anak Se Jatim Menuju Indonesia Layak Anak  Tahun 2030” dimaksudkan untuk membangun inisiatif pemerintah Kabupaten/Kota yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the child) dari kerangka hukum kedalam difinisi, strategi serta intervensi pembangunan dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak anak  dan perlindungan khusus  anak pada wilayah Kabupaten/Kota.

Jawa Timur Tahun 2017 sudah mendapatkan penghormatan sebagai provinsi pengerak Kabupaten/Kota Layak Anak dengan jumlah Kabupaten/Kota  Layak Anak sebanyak 27 Kabupaten/Kota dalam berbagai katagori yang berbeda. Pertemuan dimaksud adalah untuk mendorong Jawa Timur agar lebih bersemangat menyelenggarakan kegiatan kegiatan untuk pemenuhan hak anak sehingga tahun 2018 diharapkan bisa tercapai PROVILA  (Provinsi Layak Anak) dengan 38 Kabupaten/Kota  tercapai semua.

Melalui pertemuan ini juga diharapkan sektor-sektor terkait dapat memahami dan melaksanakan sesuai tupoksinya masing-masing dalam penyelenggraan pemenuhan hak anak. Dinas P3AK Provinsi Jawa Timur sangat berterimakasih atas dukungan KPPPA terhadap penyelenggaraan pertemuan ini, karena anggaran di DP3AK sendiri belum memadai untuk menyelenggarakan pertemuan seperti ini. 

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional mengamanatkan kepada seluruh kementerian/lembaga dan daerah untuk melaksanakan pengarusutamaan gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional. 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak yang dibutuhkan untuk melihat kesetaraan gender dalam mendapatkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dalam pembangunan.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender Dan Anak, pasal 3 menyebutkan bahwa Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender Dan Anak dimaksudkan sebagai acuan bagi Kementerian / Lembaga Dan Pemerintah Daerah dalam menyediakan dan memanfaatkan data terpilah untuk Perencanaan, Penyusunan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi Dan Pelaporan Kebijakan/Program/Kegiatan Pembangunan Yang Responsif Gender Dan Peduli Anak.

Dalam rangka mendukung tersedianya dan pemanfaatan data terpilah, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menerbitkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor :188/679/Kpts/013/2013 Tentang Forum Data Terpilah Provinsi Jawa Timur, yang beranggotakan seluruh SKPD Provinsi Jawa Timur.

Dari penerapan pengarusutamaan gender melalui perencanaan penganggaran responsif gender, Data Terpilah merupakan data pembuka wawasan yang perlu dianalis terhadap program dan kegiatan pada masingmasing OPD namun demikian tidak semua OPD tersedia data terpilah. Sedangkan  data terpilah tersebut merupakan unsur dasar yang mengungkapkan isu gender karena pemberlakuan ketidakadilan atas dasar jenis kelamin.

Dalam upaya meningkatkan ketersediaan data gender dan anak perlu dukungan dan partisipasi serta komitmen yang tinggi dari semua OPD untuk menyediakan  data terpilah tersebut. Untuk itu telah dilaksanakan “ Pertemuan  Database Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Kependudukan Sebagai Penunjang  Pusat Data Provinsi Jawa Timur Tahun 2017”

 

Adapun Tujuan pertemuan  tersebut adalah

1.      Khusus : Meningkatkan peran peserta  dalam upaya penyediaan  data terpilah  untuk melihat kesetaraan gender dalam pembangunan di Jawa Timur

2.      Umum

a.   Menyusun Kembali SK Gubernur tentang Forum Data Terpilah Provinsi Jawa Timur

b.   Menyepakati data-data yang di input dari masing-masing OPD sesuai tugas pokok dan  fungsi OPD

Pertemuan tersebut yang dilaksanakan pada hari  Selasa tanggal 6 November 2017 bertempat di kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur Jalan Ngagel Jaya Tengah No.102 Surabaya dan dihadiri oleh 40 peserta dari OPD Provinsi Jawa Timur.  Beberapa hal yang telah disepakati antara lain :

1. Perbaikan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor :188/679/Kpts/013/2013 Tentang Forum Data Terpilah Provinsi Jawa Timur, yang beranggotakan seluruh OPD Provinsi Jawa Timur karena adanya perbedaan nomenklatur OPD sesuai Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor :83/Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindunagn Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur.

2.   Pengumpulan Data Terpilah dari masing-masing OPD yang akan ditindak lanjuti sebagai data terpilah Tahun 2018.

3. Diharapkan dengan adanya data terpilah yang dikumpulkan OPD akan mempermudah dalam menganalisis kesenjangan gender dimasing-masing OPD.

Surabaya – Untukmenyatukan konsep , persepsi dan strategi Pembangunan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) Pemerintah Provinsi JawaTimur pada tanggal 11 April 2017 bertempat di Hotel Arya Sentra Surabaya menyelenggarakan Evaluasi sinkronisasi program Keluarga Berencana (KB) dan Keluarga sejahtera (KS)

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) KB  dan Kesehatan Kabupaten Kota se JawaTimur diikuti+ 76 peserta..

Pada acara tersebut Pemerintah Provinsi JawaTimur Menghadirkan narasumber dari beberapa lembaga dan instansi terkait diantaranya BKKBN Pusat yang diwakili oleh Ir. Jusni Merida, MIRUP, menyampaikan materi Integrasi Program Lintas Sektor dalam Kampung KB..

Dalam paparannya  BKKBN pusat menyampaikan bahwa pembentukan kampung KB merupakan salah satu upaya perwujudan Nawa Citapresiden Joko Widodo. Terutamauntuk poin 3 yang menyatakan bahwa “membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Dalam konsep awal Pembentukan Kampung KB diprioritaskan untuk daerah tertinggal terpencil, perbatasan, pesisir, kepulauan, daerah kumuh miskin (Galcilsirlau kumis)  yang kesertaan KB nya rendah  Total fertility Rate (TFR ) nya tinggi angka kemiskinan juga tinggi. Untuk meningkatkan kwalitas hidup dan mempercepat kemandirian masyarakat daerahtersebut perlu adanya suatu terobosan. Konsep pembangunan kampung KB sebagai jawabannya. Membangun masyarakat berupa fisik dan non fisik secara terintegrasi lintas sector dengan mensinergikan segala potensi dan sumberdaya yang ada secara holistic dan integrative , Tematik Spasial.

Narasumber dari Kementerian kesehatan menyampaikan materi kesehatan remaja menurunkan AKI, AKB dan meningkatkan kwalitas kesehatan keluarga. Menurut data BPS tahun2017  Komposisi penduduk usiare maja (10 – 18 ) Tahun mencapai lebih 40 juta jiwa sehingga jumlah yang cukup besar. Bila di usia tersebut sudah tertanam pola hidup sehat dan mengenal konsep Pembangunan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga diharapkan setelah berumah tangga akan menerapkan konsep tersebut dalam pola kehidupannya.

Beberapa narasumber lain diantaranya dari Yayasan Cara Cipta Padu (YCPP) sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat yang peduliterhadap program Keluarga Berencana tersebut menyampaikan materi strategi revitalisasi program KB di era Desentralisasi . Dalam paparannya perwakilan dari YCCP menyampaikan bahwa di era desentralisasi tidak semua pemegang kebijakan di daerah memiliki komitmen dalam meningkatkan program Keluarga Berencana. Untuk itu perlu konsep dan strategi  yang tepat agar seluruh pemangku kepentingan di daerah memiliki komitment dan kepedulian program KB. Sehingga perlu dilakukan advokasi dalam revitalisasi program KB di daerah utamanya kepada pemegang kebijakan di daerah. Tujuannya agar alokasi APBD dan APBDes meningkat secara signifikan untuk meningkatkan program KB.

 

Text Box: Surabaya ,                2017

Mengetahui
KepalaBidangPengendalianPertumbuhanpenduduk
Dan keluargaBerencana



Dra. UMI YUNIATI, MSi
Pembina TK I
NIP. 19600604 198503 1009


Berbagi pengalaman dalam pengelolaan program KB di era otonomi daerah juga disampaikan oleh Perwakilan dari Kota Surabaya. Pemerintah Kota Surabaya memiliki catatan berbagai prestasi dan keberhasilan serta komitmen yang cukup tinggi dalam pengelolaan program KB. Langkah setrategis yang dilakukan antara lain  : Meningkatkan Pendewasaan Usia perkawinan dengan melakukan KIE, Pembentukan Kelompok kelompok Pusat Informasi Konseling Remaja baik yang ada di sekolah-sekolah ataupun yang berbasis masyarakat. Pengaturan Kelahiran dengan menggalakkan pemakaian alat/obat kontrasepsi KB  kepada pasangan usia subur (PUS) . Peningkatan ketahanan keluarga dengan melakukan Tri bina dan mengoptimalkan 8 fungsi keluarga. Peningkatan kesejahteraan keluarga dengan merangsang setiap anggota keluarga memperoleh income yang baik ,sehingga dapat hidupdengan layak. Program UPPKS salah satunya bentuk intervensi dalammemberikan peluang usaha bagi kelompok kelompok  keluarga.

KIE KB Berbasis Masyarakat Ubah Paradigma Sosialisasi Ber-KB

Published in PP&KB
Thursday, 26 October 2017 17:12

Surabaya – Dalamrangka meningkatkan peran masyarakat dalam menyukseskan program Keluarga Berencana (KB) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Kependudukan   pada Tanggal 24 s/d 25 Oktober 2017 bertempat  di Hotel Quesst Surabaya  menyelenggarakan Orientasi KIE KB berbasis masyarakat. Kegiatan ini dilatarbelakangi karena  Program Keluarga Berencana (KB) semenjak peralihan masa orde baru ke orde reformasi  ( tahun 2000 s/d  sekarang) terlihat kurang gregetnya dan agak meredup.  Sehingga perlu   revitalisasi dan peningkatan pemanfaatan segala sumber daya yang ada agar program KB lebih poluler lagi di benak masyarakat.

Kegiatan tersebut diikuti  oleh 76 orang yang terdiri dari kader PKK , Kader Dasawisma dan pendamping dari OPD KB kabupaten/Kota se Jawa Timur. Pada kegiatan tersebut para kader mendapat pembekalan dari berbagai narasumber yang yang ahli dan kompeten di Bidangnya diantaranya :

Dr. Bambang Trianto, SPOG,  merupakan dokter spesialis  kebidananan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Sutomo Surabaya,  memberikan materi  : Kesehatan Reproduksi pada Pasangan Usia subur. Pada kesempatan terseut dr. Bambang mengingatkan bahwa untuk mendapatkan kesehatan reproduksi yang berkwalitas terutama pada wanita harus menghindari terjadinya 4 T (tidak melahirkan terlalu muda atau tua, tidak terlalu sering melahirkan, tidak terlalu banyak anak, tidak terlalu dekat periode waktu melahirkan) . Jika terlalu muda melahirkan kesiapan alat reproduksi kurang sempurna berakibat kurang baik pada bayi dan ibu yang melahirkan. Jika terlalu sering atau atau terlalu dekat periodenya  juga sangat membahayakan bagi ibu. Sehingga penggunaan alat kontrasepsi KB merupakan cara paling efektif dalam meningkatkan kesehatan reproduksi setiap pasangan usia subur.

Materi tentang penggunaan alat bantu pengambil keputusan ber KB (ABPK) disampaikan oleh Ibu Lestari SST, SH, M.Kes.  pengurus IBBI Jawa Timur  .  Sehingga para kader dapat memberikan penyuluhan kepada para masyarakat dan  calon aseptor agar  dapat memanfaatkan dan memilih alat kontrasepsi yang disesuaikan dengan kondisi kesehatan dan keinginannya.

Sedangkan materi teknik konseling disampaikan oleh Pulung Sewantara dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga Surabaya. Pada kesempatan tersebut dosen FKM Unair tersebut menyampaikan materi cara memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh setiap pasangan usia subur (PUS) agar dapat mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan yang diinginkan.

Narasumber dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur menyampaiakan materi Alur pelayanan akseptor KB dan pembiayaannya. Sehingga para kader diharapkan dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang bagaimana alur cara memperoleh layanan keluarga berencana yang baik dan berkwalitas. Sehingga setelah kembali ke daerahnya  para kader dan para pendamping dapat menularkan ilmunya kepada kader lainnya untuk mempromosikan program KB kepada masyarakat.

Pada kesempatan tersebut Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan  Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur Ibu Siti Nurahmi, SH, MSi menyampaikan arahannya, bahwa dalam rangka mempercepat penurunan Angka kematian Ibu (AKI)  dan Angka Kematian Bayi (AKB) salah satu upayanya adalah dengan meningkatkan pelayanan KB.

Selanjutnya  disebutkan pula bahwa    Angka Kematian Ibu (AKI ) di Provinsi Jawa Timur Tahun 2016  mencapai  91/100.000 KH dan Angka Kematian Bayi ( AKB ) Tahun 2016 mencapai 23,60/1000 KH ( Data dari BPJS Jatim 2016 )  Namun dari perpektif Gender, angka kematian ibu masih merupakan issu gender utama. Harapannya zero bagi angka kematian ibu.

Program KB memiliki daya ungkit terhadap penurunan AKI  adapun indikator KB yang utama adalah Contraseptive Prevalence Rate (CPR). Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15-49, di Jawa Timur ( data BKKBN s/d Juni 2017)  CPR 74,99 % dan jumlah peserta KB Baru 506.909 orang  dengan metode al : IUD (12,37 %), PIL (19,28 %), Kondom (1,83 %), Suntik (50,38%),  MOP ( 0,47 %), MOW (4,82 %) dan Implant ( 10,82 %)

Isu Kesenjangan Gender terlihat dari Akses informasi kesehatan reproduksi/ KB bagi laki laki masih kurang terutama mengenai Kesehatan Reproduksi, masih ada PUS yang tidak menginginkan anak tidak mendapatkan informasi dan pelayanan KB yang memadai ( unmet need ).

Keterlibatan dan tanggung jawab  suami dalam KB  masih kurang  dan adanya stigma di masyarakat bahwa   KB  hurusan wanita ( terbukti dari data BKKBN Jatim s/d Juni 2017 : peserta KB Pria/MOP 0,47%), Istri kurang meneruskan informasi kesehatan reproduksi/KB kepada suaminya  ( marginal), Laki laki masih dominan dalam semua keputusan walaupun hal itu mempengaruhi kesehatan perempuan termasuk pilihan kontrasepsi. (subordinasi), Pria kurang/belum maksimal dalam mengakses layanan kesehatan reproduksi termasuk kurang memanfaatkan pelayanan vasektomi di Pusat Pelayanan Kesehatan.

Di akhir pengarahannya kepala dinas menyampaikan arahannya,  bahwa faktor penyebab internal dari isu tersebut meliputi lemahnya sistem pencatatan dan pelaporan khususnya  tersedianya data terpilah, lemahnya koordinasi lintas program dalam mewujudkan KB yang responsif gender.

Surabaya – Dalamrangka meningkatkan kemampuan SDM   OPD KB dalam penghitungan indicator KB, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan kepndudukan Provinsi Jawa Timur Pada Tanggal 26 Okteober 2017 menyelenggarakan orientasi aplikasi pengihtungan indikator KB di Surabaya.  Kegiatan tersbut diikuti oleh 76 peserta utusan dari OPD KB Kabupaten/Kota di Jawa Timur dan menghadirkan dari narasumber dari beberapa instansi terkait dan pakar bio statistika Dr. Lutfi Agus Salim dari FKM Unair Surabaya.

Pada kesempatan tersebut Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur  dalam pidato sambutan menyebutkan bahwa program keluarga berencana (KB)  pada hakekatnya  bertujuan mengendalikan  laju pertumbuhan  penduduk ( menjaga kwantitas),  meningkatkan  kwalitas (mutu), mengatur persebaran , memperkuat ketahanan dan  kesejahteraan keluarga, sehingga memiliki dampak signifikan  dalam akselerasi    pencapaian tujuan pembangunan  berkalanjutan (SDGs) dan mendukung konsep Nawa Cita.

Disampaikan pula bahwa menurut beberapa kajian ilmiah dan data dari Badan Pusat Statistik, diestimasikan  bahwa  Indonesia pada tahun 2020 s/d 2030 mendapatkan bonus demografi, dimana jumlah penduduk usia produktif 15-64 tahun mencapai porsi  70 % dari total populasi atau  penduduk berusia produktif sejumlah  sekitar 180 juta jiwa, sedang usia tidak produktif sekitar 85 juta jiwa. Sehingga beban tanggungan penduduk berusia produktif menurun atau menjadi rendah, yakni antara 40% - 50%. Artinya, setiap 100 penduduk usia produktif hanya menanggung 40-50 penduduk non produktif. Sedangkan di Jawa Timur  kondisi ini diperkirakan terjadi lebih awal kira-kira  tahun 2016. Hal ini dibuktikan oleh data BPS Jawa Timur bahwa penduduk Jawa Timur tahun 2016  usia produktif ( usia 15 s/d 64 tahun) mencapai 69,45% atau sebanyak 27.140.295 jiwa.

Kondisi ini merupakan berkah, jika penduduk yang kita miliki merupakan SDM yang berkwalitas dan  tersedia  lapangan kerja yang cukup. Seluruh penduduk memiliki  kreatifitas dan produktivitas tinggi, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang mumpuni.  Namun menurut data BPS  Jawa Timur tahun 2015 tercatat bahwa sdm yang berpendidikan sarjana  ke atas hanya 5,1%, sdm berpendidikan sma sederajat 21%, berpendidikan smp 29,3%, berpendidikan sd ke bawah 51,7%. Sehingga pada tahun 2016  sdm dengan kwalitas tenaga kasar  masih mendominasi usia produktif di Jawa Timur.

Untuk itu agar fase bonus demografi yang kita dapatkan bisa bermakna dan tidak segera berakhir, maka kita perlu berupaya keras melaksanakan program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKBPK) secara optimal, pengendalian penduduk secara konsiten dan meningkatkan kwalitas  sdm secara maksimal .

Pelayanan keluarga berencana merupakan salah satu strategi dalam rangka menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi, yang berorientasi pada kesehatan reproduksi dan penghormatan hak-hak reproduksi seseorang. Pelayanan keluarga berencana juga bermanfaat dalam mengendalikan populasi penduduk melalui penurunan total fertility rate (TFR).

Sehingga  aplikasi penghitungan indikator fertilitas/indikator KB  sangatlah penting untuk dikuasai dan diaplikasikan dalam proses perencanaan pembangunan kependudukan di masing-masing kabupaten /kota di Jawa Timur dan cara mengantisipasi dampak perkembangan kependudukan.

Probolinggo – Bidang Kependudukan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur telah mengundang seluruh Kepala Dinas dan Pejabat Pencataan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Se-Jawa Timur dengan Surat Undangan Nomor. 005 /1448 /109.06/2017 tanggal      06 Oktober 2017 untuk hadir sebagai Peserta dalam acara Rapat Forum Komunikasi Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur pada tanggal 10 – 12 Oktober 2017. Rapat yang mengambil lokasi di Bromo Park Hotel Kota Probolinggo tersebut telah dihadiri oleh para peserta dari Kabupaten/Kota dengan jumlah peserta + 90 orang. 

Rapat yang telah dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur, Siti Nurahmi, SH, MSi tersebut dilaksanakan dalam rangka Pelaksanaan Kebijakan Penataan Sistem Administrasi Kependudukan. Berkenan hadir memberikan pengarahan dalam Rapat Forum Komunikasi Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota  Se-Jawa Timur tersebut adalah Dirjen Kependudukandan Pencatatan Sipil kemendagri, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH,MH. Secara garis besar beliau menyampaikan bahwa dalam hal Perekaman KTP-el, Provinsi Jawa Timur sudah mencapai angka 97% dan masih kurang 3% saja. Sedangkan untuk Cakupan Akta Kelahiran untuk Provinsi Jawa Timur sudah mencapai 82,5%. Lebih lanjut, dalam hal perekaman KTP-el beliau berpesan agar mengutamakan pencetakan KTP-el dengan status PRR (Print Ready Record) dan pemohon yang memiliki Surat Keterangan  (SUKET) selebihnya baru mencetak KTP-el dengan status rusak atau hilang. Sedangkan bagi daerah dengan status pemekaran ataupun pemohon yang mengubah masa berlakunya saja menjadi seumur hidup maka dapat dilakukan pencetakan KTP-el pada Tahun 2018. Menyinggung soal Pilkada Tahun 2018, Dirjen Dukcapil mengingatkan agar Provinsi ikut memonitor bersama KPU dan yang perlu diperhatikan adalah KPU dan Bawaslu tidak boleh meminta data pada Dinas Dukcapil terutama yang terkait dengan DAK2 dan DKB yang merupakan kewenangan Kemendagri.  Demikian kegiatan yang telah diadakan oleh Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dapat kami sajikan.

Page 1 of 11

Formulir Permohonan Informasi

        Download                                                                                                                          Download