You are here: HomePUG&PUA
Rate this item
(1 Vote)
Pencapaian Kesetaraan Gender dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan merupakan esensi yang selalu diperjuangkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur ditengah kondisi masih adanya kesenjangan gender diberbagai bidang pembangunan. Kebijakan Pembangunan  Jawa Timur dalam perspektif gender ditujukan untuk peningkatan kualitas  pembangunan manusia berkelanjutan dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Bentuk kesetaraan Pembangunan Nasional lebih diarahkan pada pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Pembangunan kualitas manusia khususnya perempuan dapat mengambil manfaat dari kesempatan yang ada dan berpartisipasi dalam kegiatan produktif dapat meningkatkan kualitas hidup untuk menjadi lebih mandiri, tangguh dan berdaya saing dengan harapan  dapat mendukung program Nasional yang fokus pada Three Ends…
Rate this item
(0 votes)
Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender dan terpenuhinya Hak Anaktertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2014–2019yaitu dengan VISI : LEBIH SEJAHTERA, BERKEADILAN, MANDIRI, BERDAYA SAING DAN BERAKHLAKdengan MISI :MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT YANG BERKEADILAN. Salah SatuStrategi Pembangunan Jawa Timur  yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur 2014-2019 tersebut adalah Pengarusutamaan Gender. Kita ketahui bersama bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan   , Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan menjelaskan bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah harus dirumuskan secara responsif dan berkeadilan dengan Prinsip Keseimbangan Gender. Selain itu dalam Permendagri Nomor 67…
Rate this item
(1 Vote)
Kondisi dan posisi perempuan di Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan antara lain  di bidang Sosial, Politik, Ekonomi, Pendidikan Dan Budaya.  Hal ini menunjukkan bahwa perempuan masih menjadi kaum yang termarjinalkan sehingga  persoalan pemberdayaan perempuan memiliki garapan yang luas. Salah satu permasalahan yang sangat perlu dibahas  adalah Pemberdayaan Ekonomi Bagi Perempuan. Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi menjadi salah satu Indikator  meningkatnya kesejahteraan, karena itu penguatan dan optimalisasi secara berkelanjutan dalam kehidupan ekonomi merupakan hal penting yang harus dilakukan.  Kualitas Penduduk Perempuan yang kurang menggembirakan merupakan akibat dari pendekatan pembangunan yang belum mengindahkan Kesetaraan Dan Keadilan Gender. Hal…
Rate this item
(0 votes)
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Ada 3 hal yang menjadi arus utama yaitu : 1.  Pembangunan Yang Berkelanjutan 2.  Good Goverment 3.  Gender pembangunan yang berkelanjutan hanya bisa terjadi jika proses pembangunan dilaksanakan secara transparan dan mampu memberdayakan masyarakat baik laki-laki maupun perempuan, bahkan melindungi perempuan  dan membebaskannya dari kekerasan, sehingga perempuan dapat terlibat dalam transformasi kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan masyarakat. Kita ketahui bersama bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan menjelaskan bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah harus dirumuskan secara Responsif dan berkeadilan dengan Prinsip Keseimbangan Gender. Selain…
Rate this item
(0 votes)
Bentuk kesetaraan Pembangunan Nasional lebih diarahkan pada pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Pembangunan  SDM yang berkualitas adalah adanya pemerataan pembangunan bagi laki-laki dan perempuan pada semua sektor pembangunan. Otonomi daerah telah membawa perubahan yang besar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan dituntut lebih berperan dalam proses pembangunan yang berbasis Responsif Gender dan Anak. Keberhasilan pembangunan manusia yang berkaitan dengan masalah kesetaraan gender dapat dilihat dari adanya pemberdayaan dan pemerataan pembangunan. Adapun peran Penguatan Kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak bisa dilakukan dengan menguatkan dan mengembangkan Jejaring PUG dan PUHA di Jawa Timur. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011…

Formulir Permohonan Informasi

        Download                                                                                                                          Download