You are here: Home

KEBIJAKAN PENGOLAHAN DAN PEMANFAATAN DATABASE DI JAWA TIMUR

Published in Dukcapil
Written by  09 November 2017
Rate this item
(0 votes)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada Pasal 6 huruf d telah disebutkan bahwa Pemerintah Provinsi berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap Penyajian Data Kependudukan berskala Provinsi maka berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendukung kebijakan tersebut dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Jawa Timur.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan Rapat Koordinasi Kebijakan Pengolahan dan Pemanfaatan Database Kab/Kota di Jawa Timur Tahun 2017 pada tanggal05 – 07 Nopember 2017 bertempat di Hotel Namira Syariah Surabaya Jl. Raya Wisma Pagesangan No. 203 Pagesangan Jambangan Surabaya. Kegiatan ini telah dihadiri oleh Kepala Bidang yang menangani Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan Kepala Bidang yang menangani Pemanfaatan Data Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se-Jawa Timur yang berjumlah total 90 orang.

Kegiatan diatas diselenggarakan untuk mendukung tersedianya Data Kependudukan yang akurat untuk dimanfaatkan dalam pelayanan publik, perencanaan pembangunan, pengalokasian anggaran, pembangunan demokrasi, penegakan hukum dan pencegahan kriminal oleh instansi pengguna demi terciptanya kemudahan dan kelancaran dalam pelayanan publik.

Hadir sebagai narasumber dalam Rakor diatas adalah Kasubdit Pengolahan dan Pelayanan Data Kependudukan Kepada Daerah (PPDKKD) : Erikson P. Manihuruk, Direktorat Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) dan Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan : Dr. Ir. David Yama MSc, MA, Direktorat Fasilitasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan, Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.

Melalui Rakor ini Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur mengharapkan agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota dapat mengimplementasikan hasil Rakor tersebut untuk mendukung pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota masing-masing.

Formulir Permohonan Informasi

        Download                                                                                                                          Download