You are here: Home

KIE KB Berbasis Masyarakat Ubah Paradigma Sosialisasi Ber-KB

Published in PP&KB
Written by  26 October 2017
Rate this item
(0 votes)

Surabaya – Dalamrangka meningkatkan peran masyarakat dalam menyukseskan program Keluarga Berencana (KB) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Kependudukan   pada Tanggal 24 s/d 25 Oktober 2017 bertempat  di Hotel Quesst Surabaya  menyelenggarakan Orientasi KIE KB berbasis masyarakat. Kegiatan ini dilatarbelakangi karena  Program Keluarga Berencana (KB) semenjak peralihan masa orde baru ke orde reformasi  ( tahun 2000 s/d  sekarang) terlihat kurang gregetnya dan agak meredup.  Sehingga perlu   revitalisasi dan peningkatan pemanfaatan segala sumber daya yang ada agar program KB lebih poluler lagi di benak masyarakat.

Kegiatan tersebut diikuti  oleh 76 orang yang terdiri dari kader PKK , Kader Dasawisma dan pendamping dari OPD KB kabupaten/Kota se Jawa Timur. Pada kegiatan tersebut para kader mendapat pembekalan dari berbagai narasumber yang yang ahli dan kompeten di Bidangnya diantaranya :

Dr. Bambang Trianto, SPOG,  merupakan dokter spesialis  kebidananan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Sutomo Surabaya,  memberikan materi  : Kesehatan Reproduksi pada Pasangan Usia subur. Pada kesempatan terseut dr. Bambang mengingatkan bahwa untuk mendapatkan kesehatan reproduksi yang berkwalitas terutama pada wanita harus menghindari terjadinya 4 T (tidak melahirkan terlalu muda atau tua, tidak terlalu sering melahirkan, tidak terlalu banyak anak, tidak terlalu dekat periode waktu melahirkan) . Jika terlalu muda melahirkan kesiapan alat reproduksi kurang sempurna berakibat kurang baik pada bayi dan ibu yang melahirkan. Jika terlalu sering atau atau terlalu dekat periodenya  juga sangat membahayakan bagi ibu. Sehingga penggunaan alat kontrasepsi KB merupakan cara paling efektif dalam meningkatkan kesehatan reproduksi setiap pasangan usia subur.

Materi tentang penggunaan alat bantu pengambil keputusan ber KB (ABPK) disampaikan oleh Ibu Lestari SST, SH, M.Kes.  pengurus IBBI Jawa Timur  .  Sehingga para kader dapat memberikan penyuluhan kepada para masyarakat dan  calon aseptor agar  dapat memanfaatkan dan memilih alat kontrasepsi yang disesuaikan dengan kondisi kesehatan dan keinginannya.

Sedangkan materi teknik konseling disampaikan oleh Pulung Sewantara dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga Surabaya. Pada kesempatan tersebut dosen FKM Unair tersebut menyampaikan materi cara memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh setiap pasangan usia subur (PUS) agar dapat mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan yang diinginkan.

Narasumber dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur menyampaiakan materi Alur pelayanan akseptor KB dan pembiayaannya. Sehingga para kader diharapkan dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang bagaimana alur cara memperoleh layanan keluarga berencana yang baik dan berkwalitas. Sehingga setelah kembali ke daerahnya  para kader dan para pendamping dapat menularkan ilmunya kepada kader lainnya untuk mempromosikan program KB kepada masyarakat.

Pada kesempatan tersebut Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan  Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur Ibu Siti Nurahmi, SH, MSi menyampaikan arahannya, bahwa dalam rangka mempercepat penurunan Angka kematian Ibu (AKI)  dan Angka Kematian Bayi (AKB) salah satu upayanya adalah dengan meningkatkan pelayanan KB.

Selanjutnya  disebutkan pula bahwa    Angka Kematian Ibu (AKI ) di Provinsi Jawa Timur Tahun 2016  mencapai  91/100.000 KH dan Angka Kematian Bayi ( AKB ) Tahun 2016 mencapai 23,60/1000 KH ( Data dari BPJS Jatim 2016 )  Namun dari perpektif Gender, angka kematian ibu masih merupakan issu gender utama. Harapannya zero bagi angka kematian ibu.

Program KB memiliki daya ungkit terhadap penurunan AKI  adapun indikator KB yang utama adalah Contraseptive Prevalence Rate (CPR). Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15-49, di Jawa Timur ( data BKKBN s/d Juni 2017)  CPR 74,99 % dan jumlah peserta KB Baru 506.909 orang  dengan metode al : IUD (12,37 %), PIL (19,28 %), Kondom (1,83 %), Suntik (50,38%),  MOP ( 0,47 %), MOW (4,82 %) dan Implant ( 10,82 %)

Isu Kesenjangan Gender terlihat dari Akses informasi kesehatan reproduksi/ KB bagi laki laki masih kurang terutama mengenai Kesehatan Reproduksi, masih ada PUS yang tidak menginginkan anak tidak mendapatkan informasi dan pelayanan KB yang memadai ( unmet need ).

Keterlibatan dan tanggung jawab  suami dalam KB  masih kurang  dan adanya stigma di masyarakat bahwa   KB  hurusan wanita ( terbukti dari data BKKBN Jatim s/d Juni 2017 : peserta KB Pria/MOP 0,47%), Istri kurang meneruskan informasi kesehatan reproduksi/KB kepada suaminya  ( marginal), Laki laki masih dominan dalam semua keputusan walaupun hal itu mempengaruhi kesehatan perempuan termasuk pilihan kontrasepsi. (subordinasi), Pria kurang/belum maksimal dalam mengakses layanan kesehatan reproduksi termasuk kurang memanfaatkan pelayanan vasektomi di Pusat Pelayanan Kesehatan.

Di akhir pengarahannya kepala dinas menyampaikan arahannya,  bahwa faktor penyebab internal dari isu tersebut meliputi lemahnya sistem pencatatan dan pelaporan khususnya  tersedianya data terpilah, lemahnya koordinasi lintas program dalam mewujudkan KB yang responsif gender.

Formulir Permohonan Informasi

        Download                                                                                                                          Download