You are here: Home

FORUM KOMUNIKASI PENCATATAN SIPIL KABUPATEN/KOTA SE-JATIM

Published in Dukcapil
Written by  13 October 2017
Rate this item
(0 votes)

Probolinggo – Bidang Kependudukan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur telah mengundang seluruh Kepala Dinas dan Pejabat Pencataan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Se-Jawa Timur dengan Surat Undangan Nomor. 005 /1448 /109.06/2017 tanggal      06 Oktober 2017 untuk hadir sebagai Peserta dalam acara Rapat Forum Komunikasi Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur pada tanggal 10 – 12 Oktober 2017. Rapat yang mengambil lokasi di Bromo Park Hotel Kota Probolinggo tersebut telah dihadiri oleh para peserta dari Kabupaten/Kota dengan jumlah peserta + 90 orang. 

Rapat yang telah dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur, Siti Nurahmi, SH, MSi tersebut dilaksanakan dalam rangka Pelaksanaan Kebijakan Penataan Sistem Administrasi Kependudukan. Berkenan hadir memberikan pengarahan dalam Rapat Forum Komunikasi Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota  Se-Jawa Timur tersebut adalah Dirjen Kependudukandan Pencatatan Sipil kemendagri, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH,MH. Secara garis besar beliau menyampaikan bahwa dalam hal Perekaman KTP-el, Provinsi Jawa Timur sudah mencapai angka 97% dan masih kurang 3% saja. Sedangkan untuk Cakupan Akta Kelahiran untuk Provinsi Jawa Timur sudah mencapai 82,5%. Lebih lanjut, dalam hal perekaman KTP-el beliau berpesan agar mengutamakan pencetakan KTP-el dengan status PRR (Print Ready Record) dan pemohon yang memiliki Surat Keterangan  (SUKET) selebihnya baru mencetak KTP-el dengan status rusak atau hilang. Sedangkan bagi daerah dengan status pemekaran ataupun pemohon yang mengubah masa berlakunya saja menjadi seumur hidup maka dapat dilakukan pencetakan KTP-el pada Tahun 2018. Menyinggung soal Pilkada Tahun 2018, Dirjen Dukcapil mengingatkan agar Provinsi ikut memonitor bersama KPU dan yang perlu diperhatikan adalah KPU dan Bawaslu tidak boleh meminta data pada Dinas Dukcapil terutama yang terkait dengan DAK2 dan DKB yang merupakan kewenangan Kemendagri.  Demikian kegiatan yang telah diadakan oleh Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dapat kami sajikan.

Formulir Permohonan Informasi

        Download                                                                                                                          Download